Deadlock PSSI

Kelompok 78. Kelompok ini terbentuk dari hasil kongres PSSI yang pertama pada pertengahan bulan maret.  Kelompok ini terdiri dari 78 anggota para anggota kongres sepakbola dari berbagai daerah. Kondisi sebelum kongres adalah ada 4 calon yang mana keempatnya digagalkan oleh komite banding untuk maju sebagai kandidat termasuk NH dan AP serta GT. Saat itu Nurdin Halid masih menjabat sebagai ketum PSSI terlepas dari desakan masyarakat di berbagai penjuru Indonesia. Kengototan Nurdin Halid dan bawahannya dalam mempertahankan kekuasaannya saya pikir sangat tidak wajar.

Bisa saja kita berspekulasi macam-macam mengapa mereka mau mempertahankan kekuasaannya. Objek yang mau dipertahankan apa? Kekuasaan. Apa yang dikuasai? Industri sepakbola dalam negeri dimana terdapat ratusan juta penduduk yang fanatik atas sepakbola yang berkaitan erat dengan uang. Saya nggak tahu apakah mereka sekedar ingin mempertahankan atau juga sekaligus menutup kebobrokan selama dua masa kepengurusan mereka. Semoga saja jalan-jalan mereka ke Swiss Maret silam bukan merupakan upaya untuk menyimpan uang mereka di Bank Swiss yang terkenal memperbolehkan disimpannya uang-uang haram.

Kembali ke kelompok 78. Ketika itu kongres berakhir ricuh, Nurdin Halid dianggap tidak mampu menjalankan kongres dengan dalih ada tentara yang mengintervensi selain itu juga ‘membohongi’ wakil FIFA yang ingin datang menghadiri kongres. Anehnya kalaupun ada sekelompok tentara yang masuk, mayoritas anggota kongres yang masih memenuhi kuorum rapat yakni 78 orang atau 3/4 anggota rapat masih bersedia untuk meneruskan kongres. Ada indikasi bahwa pemegang PSSI saat itu ingin menggagalkan kongres. Kongrespun diteruskan seadanya dengan inisiatif ke 78 orang ini. Seingat saya saat itu dibentuk komite pemilihan dan komite banding untuk menggelar kongres pemilihan.

Pemerintah yang tidak puas dengan kinerja pemimpin PSSI yang gagal menggelar kongres (ingat buat kongres ngundang orang dari penjuru Indonesia butuh duit loh) akhirnya tidak mengakui kepemimpinan Nurdin Halid. Nah, saat itu kelompok 78 datang bak pahlawan yang melengserkan rezim Nurdin Halid. Seiring dengan hasil kongres pertama dan pernyataan menpora Andi Malarangeng, kekhawatiran akan sanksi pun muncul. Pemerintah mengusahakan lobi terhadap FIFA termasuk berunding pada rapat FIFA sekitar awal April melalui kedubes Indonesia di Swiss. Ternyata dengan pernyataan Menpora saat itu Indonesia tidak dikenakan sanksi justru kita diberi kesempatan menggelar kongres untuk memilih ketum baru dengan Komite Normalisasi sebagai tim penggelarnya diketuai oleh Agum Gumelar. Selain itu pernyataan tidak tertulis dari presiden FIFA Sepp Blatter yang melarang kembali menjabatnya Nurdin Halid sebagai awal perjuangan NH dalam mempertahankan kekuasaannya.

NH terus mengabaikan pernyataan Sepp Blatter hingga akhirnya diterbitkan secara resmi bahwa ke-empatnya dilarang dalam pencalonan kali ini. Baru sejak itu NH benar-benar mundur. Nugraha Besoes pun ikut mengundurkan diri secara sukarela.

Persoalan selanjutnya muncul, dampak surat tersebut AP dan GT terkena getahnya. FIFA saya pikir hanya menjalankan keputusannya dengan melarang keempat kandidat agar adil, walaupun sebenarnya saat itu banyak orang yang hanya menginginkan lengsernya rezim NH. Justru mayoritas dari anggota kongres pertama sebenarnya ingin mendukung kedua tokoh sepakbola ini, GT-AP. Hasil kongres pertama yang digelar oleh K78 yakni pembentukan komite pemilihan, komite banding, serta kongres pemilihan tidak diakui karena dibentuknya Komite Normalisasi(KN) yang dibentuk langsung oleh FIFA.

KN sebenarnya coba melunak dengan melobi FIFA agar memperbolehkan calon-calon yang dilarang untuk dapat kembali tampil namun keputusan FIFA udah bulat. K78 nggak terima dengan itu. Situasi diperkeruh dengan keputusan komisi banding yang meloloskan GT-AP sebagai kandidat padahal mereka sudah dilarang secara resmi oleh FIFA. Apalah daya keputusan FIFA udah turun. PSSI itu bagian dari FIFA, jadi dengan terlanjurnya diturunkan keputasan FIFA kita memang sewajarnya nurut terlepas kita adalah Negara Indonesia yang konon nggak mau disuruh-suruh sama bangsa lain.

Rezim NH yang saya pikir sudah nggak bekerja dengan baik sudah dilengserkan saya pikir nggak masalah siapa aja yang menggantikan beliau. Saya coba percaya dengan kepemimpinan yang baru. Harusnya kalau GT-AP peduli mereka bisa mencalonkan lagi 4 tahun kedepan. Memang PSSI kental dengan nuansa politik seperti memperebutkan kursi presiden.

Kongres kedua dibawah KN pun digelar. Kembali terjadi deadlock. Kali ini K78 yang tadinya bak pahlawan kini malah yang memperkeruh suasana. Jelas-jelas tidak akan ada agenda selain pemilihan ketua, wakil, serta exco, namun mereka ngotot untuk memasukkan kandidat AP-GT ke pencalonan. KN bukannya tidak mendengar, mereka dibawah FIFA,  tapi mereka juga memberi kesempatan K78 untuk melakukan banding kepada CAS, namun ditolak. Kongres pun ditutup oleh Agum dengan alasan kongres terjadi deadlock. Sayapun sependapat kalaupun diteruskan nggak akan ada gunanya.

Kalau ada yang bilang Indonesia dikasih sanksi nggak apa-apa dia mikirin orang-rang yang mendedikasi hidupnya buat sepakbola nggak sih? Waktu zaman NH menjabat saya mencium politik uang sehingga saya setuju dengan penurunan rezim itu walaupun Indonesia terkena sanksi, tapi kini NH udah turun, dan kesempatan agar Indonesia tidak terkena sanksi ada di depan mata, tapi nampaknya K78 relatif mengingkan Indonesia terkena sanksi daripada Calon mereka tidak bisa menjabat di kepengurusan kali ini.

Saya melihat ada 4 skenario awal yang dapat terjadi:

  1. Indonesia mendapat sanksi dari FIFA. Pemerintah mengambil alih kekuasaan.
  2. Pemerintah mengambil alih kekuasaan. Indonesia mendapat sanksi dari FIFA.
  3. FIFA memberi lagi kesempatan kepada Indonesia mungkin akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membentuk kepengurusan PSSI yang baru.
  4. FIFA memberi lagi kesempatan kepada Indonesia dengan FIFA menunjuk sendiri kepengurusan yang baru.

Kalau sanksi dari FIFA turun skenario yang dapat terjadi adalah

  1. Pemerintah mencoba melakukan pendekatan secara demokratis. K78 memaksa pemerintah untuk memperbolehkan GT-AP maju. Sebagai mayoritas perwakilan anggota kongres pemerintah tidak punya alasan untuk menolak lantaran FIFA sudah tidak ada urusan lagi. GT-AP maju sebagai keum-waketum. PSSI dirombak sesuai visi-misi AP-GT
  2. Pemerintah merombak kepengurusan PSSI secara menyeluruh. Membentuk kepengurusan PSSI baru. PSSI dirombak sesuai kepengurusan PSSI baru.
Sanksi dari FIFA lamanya beragam dari skala bulan bahkan hingga tahun. Dampak dari sanksi FIFA untuk Indonesia :
  1. (-) Beberapa tim yang berkancah di laga internasional akan kehilangan kesempatan bermain. Persipura dan Sriwijaya yang berkancah di AFC Cup. Timnas U-23 yang berlaga di Seagamesnya sendiri.
  2. (-) Pelatih & Pemain asing yang peduli akan karir sepakbola mereka akan menolak untuk terlibat dalam sepakbola Indonesia. Kesempatan belajar dari pemain dan pelatih berbakat hilang.
  3. (+) Pemain dan pelatih lokal akan banyak bermain untuk liga nasional akibat hilangnya pemain dan pelatih asing.
  4. (+) Pemerintah dapat ikut campur dalam sepakbola seluas-luasnya dalam pembinaan sepakbola. Tapi jangan senang dulu, siapa yang berhak ikut campur dan sejauhmana dapat ikut campur? Bagaimana dengan intervensi dari DPR?
  5. (-) Progress dan semangat sepakbola Indonesia yang semakin membaik (menurut saya) bisa kembali menurun.
  6. (-) Animo penonton sepakbola akan menurun dengan tidak adanya pemain asing di liga nasional.
  7. (+) Program penghentian APBD untuk klub bisa segera diintervensi.

3 pemikiran pada “Deadlock PSSI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s